Kegiatan yang berlangsung di Ruang Seminar Lantai 5 Perpustakaan Kampus Unand Limau Manis Padang pada Rabu (11/12) menghadirkan Azmaryadhy Djunaedhy, S. STP,. MH,. M.PP., M.Si (Han) Kepala Subbagian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Mengusung tema “Implementasi Keprotokolan bagi pimpinan dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Andalas” yang berlangsung selama sehari penuh dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Universitas Andalas Prof. Dr. Syafrizal, Sy.
Prof. Dr. Syafrizal Sy mengatakan akan meningkatkan peran dari protokol Universitas Andalas dalam berbagai kegiatan yang digelar.
Pelatihan ini akan banyak memberikan manfaat meskipun dalam waktu yang singkat karena menurutnya keprotokolan mempunyai peran penting dalam kelancaran suatu acara terutama dalam acara-acara resmi.
“Keprotokolan mengatur tata upacara dan tata tempat serta juga tata penghormatan,” jelasnya.
Dikatakannya suatu acara tidak akan berjalan dengan baik apabila protokolernya tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Lebih lanjut, ia menekankan protokol harus mampu menempatkan diri agar bisa memberikan rasa aman dalam suatu acara dan harus tegas serta berkoordinasi menjadi hal yang penting sehingga dapat meminimalisir kesalahan komunikasi.
“Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 mengenai keprotokolan menyatakan fungsi protokoler memberikan penghormatan dan rasa aman kepada setiap pejabat Negara, pejabat pemerintahan, perwakilan Negara asing dan tokoh masyarakat serta tamu Negara berdasarkan kedudukannya dalam Negara, pemerintahan dan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini terutama dalam keterpaduan dari setiap kegiatan yang digelar oleh fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Andalas.
Sementara itu, Azmaryadhy Djunaedhy, S. STP,. MH,. M.PP., M.Si (Han) menjelaskan keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara dan bermasyarakat.
“Aturan keprotokolan yang diterapkan untuk protocol kenegaraan dapat berlaku secara universal dan menjadi acuan baik bagi institusi pemerintahan ataupun non pemerintahan,” ujar alumni STPDN ini.
Disamping itu, ia juga menjelaskan bagaimana etika dalam bersikap, duduk, berdiri, berjalan, bersalaman dan berbicara bahkan juga dalam mengadakan dan menghadiri jamuan.(*)
.jpg)
.png)
